Nasib ratusan calon tenaga penggerak desa (TPD)

CIANJUR, TRIBUN - Nasib ratusan calon tenaga penggerak desa (TPD) atau dulunya disebut petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di Kabupaten Cianjur terkatung-katung. Mereka pun resah lantaran sudah menganggur hampir dua bulan.

Salah seorang calon TPD yang enggan disebut namanya mengaku, keresahan itu disebabkan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai TPD ditarik kembali Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan (BKBPP) Kabupaten Cianjur.  Itu dialami seluruh calon TPD yang seharusnya diangkat pada tahun ini.

"Waktu itu bulan Juni SK sudah turun, tapi pada 28 Juli ditarik lagi. Entah kenapa alasannya SK itu ditarik lagi," ujar sumber yang juga bertugas mengkordinir calon TPD untuk mengadu ke DPRD Kabupaten Cianjur ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (26/8).

Dikatakan sumber yang merupakan seorang wanita di daerah Cianjur Selatan ini, jumlah TPD yang resah dengan kondisi tersebut sebanyak 220 orang. Ratusan TPD ini, katanya, kebanyakan berasal dari wilayah Cianjur Selatan.

"Alasannya memang tidak tahu kenapa SK kami ditarik. Tapi dari keluhan teman-teman, untuk bisa mendapatkan SK itu lagi harus menyerahkan sejumlah uang. Tapi tidak tahu uang itu diberikan kepada siapa," kata sumber.

Lebih lanjut, ujar sumber, setiap calon TPD itu diminta uang dengan nilai yang bervariasi. Ia pun menyebut, sejumlah calon TPD itu sudah ada yang menyerahkan sejumlah uang. Namun para calon TPD ini belum menerima honor.

"Ada yang Rp 2 juta, bahkan ada juga yang sudah menyerahkan Rp 6 juta. Tapi tidak tahu uangnya buat apa. Hanya saja ada orang yang mengumpulkannya," kata sumber. Dikatakannya, setiap calon TPD diberi honor sekitar Rp 750 ribu per bulannya.

Sementara itu, Kepala BKBPP Kabupaten Cianjur, dr Gusti Otwin Ariono, membenarkan jika ada penarikan SK calon TPD. Ia mengatakan penarikan SK yang ditetapkan itu bukan tanpa alasan.

"Memang ada yang salah, sekarang sedang diperbaiki. Sebentar lagi juga sudah selesai. Ini juga sudah dikordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cianjur," kata Otwin ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin (26/8).

Lebih lanjut, Otwin membantah, jika penarikan SK tersebut untuk menarik sejumlah uang kepada calon TPD itu. Ia pun menampik jika pihaknya menarik uang dengan nilai variatif.

"Kami tidak akan menarik uang, tidak ada penarikan. Kalau ditarik nanti akan saya suruh kembalikan yang minta uang itu," kata Otwin singkat. (*)